Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah tegas menanggapi penyenderaan warga Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Pihak swasta pemilik kapal jangan lagi membayar tebusan.
“Tolong, kali ini jangan lagi membayarkan tebusan. Tentu kita prihatin dan ingin anak buah kapal segera dipulangkan, tetapi pembayaran tebusan oleh pihak swasta, walau bukan oleh pemerintah, akhirnya jadi preseden buruk dan terulang lagi,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Charles menyarankan Pemerintah Indonesia dan Filipina berbagi informasi untuk mengetahui posisi warga Indonesia yang disandera. Lalu, melaksanakan operasi militer agar kelompok Abu Sayyaf tidak lagi menyendera.
“Kalau memang Filipina tidak bisa menangani sendiri, negara-negara sahabat termasuk Indonesia siap untuk bergabung membantu memberantas kelompok Abu Sayyaf,” ujar Charles.
Akhir pekan lalu, tiga warga Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Malaysia disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, pemerintah tidak pernah berniat menyerahkan tebusan. Keinginan memberikan tebusan, menurutnya, datang dari pemilik kapal demi keselamatan jiwa pegawainya.
“Saya yakinkan 100 persen pemerintah tak pernah bernegosiasi, berbicara tentang uang,” kata Wapres.
Pemerintah Indonesia belum ada rencana operasi militer. Menurut Wapres, upaya pemerintah membebaskan sandera selalu ada risiko. “Kalau sama sekali tidak ada negosiasi, risikonya jiwa,” ujar Wapres.
Sumber : Metrotvnews
Koalat Adalah Kualat 